Wakil Ketua MPR Salut Dirut Pertamina Mau Minta Maaf ke Publik dan Mengaku Salah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap permohonan maaf yang disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Tindakan ini datang setelah adanya keresahan masyarakat yang timbul akibat dugaan kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah serta produk kilang Pertamina. Kejadian ini sempat mengundang kekhawatiran mengenai kualitas bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertamax yang dijual di SPBU. Melalui permintaan maaf yang tulus, Dirut Pertamina berusaha meredakan keresahan yang berkembang di kalangan masyarakat.

Pengungkapan dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah ini menjadi salah satu faktor pemicu keresahan. Eddy menilai bahwa langkah yang diambil oleh Pertamina untuk meminta maaf serta memberikan penjelasan yang menyeluruh sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini dianggap sebagai langkah yang positif dalam upaya memulihkan nama baik perusahaan negara tersebut yang telah lama menjadi andalan bagi kebutuhan energi nasional.

Dalam penjelasannya, Simon menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel BBM yang dijual di berbagai SPBU dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas Pertamax sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dirut Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola di internal perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen ini sebagai langkah penting dalam memperbaiki kredibilitas Pertamina di mata publik. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Jumat (7/3).

Dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Simon Aloysius Mantiri menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas keresahan yang ditimbulkan oleh dugaan kasus korupsi. Dirut Pertamina mengakui bahwa insiden ini telah mencoreng reputasi perusahaan dan membuat masyarakat resah tentang kualitas BBM yang mereka konsumsi. Permintaan maaf ini datang setelah pengungkapan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan bahan bakar mentah yang berujung pada kecurigaan masyarakat.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Simon menjelaskan bahwa Pertamina telah melakukan uji sampel BBM di berbagai SPBU dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar yang dijual di pasaran sudah memenuhi standar pemerintah. Penegasan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat yang khawatir tentang adanya praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, permohonan maaf ini juga merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan antara Pertamina dan publik yang sempat terganggu akibat dugaan tersebut.

Eddy Soeparno, dalam keterangannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas transparansi yang ditunjukkan oleh pihak Pertamina. Ia menganggap bahwa permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki tata kelola yang ada dan memastikan bahwa hal serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia berharap ini menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

"Penjelasan bahwa BBM jenis Pertamax yang dijual benar adanya, dan tidak ditemukan jenis oplosan yang dikhawatirkan selama ini juga mulai meredam keresahan masyarakat,” ujar Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/3). 

Setelah kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang terbongkar, Pertamina berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada tata kelolanya. Simon Mantiri menjelaskan bahwa Pertamina akan lebih ketat dalam pengawasan dan pengelolaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, terutama dalam hal kualitas bahan bakar yang dijual di SPBU.

Sebagai bukti keseriusan dalam memperbaiki tata kelola, Pertamina telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel BBM dari berbagai lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas BBM yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, Pertamina tetap berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara berkala di semua SPBU dan terminal bahan bakar minyak (TBBM) untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga.

Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul temuan yang menunjukkan adanya dugaan pengadaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi. Kejadian ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai adanya pemalsuan produk BBM, khususnya yang terkait dengan jenis Pertamax. Pertamina, melalui uji sampel yang dilakukan, ingin memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk mereka tetap aman dan sesuai dengan yang dijanjikan.

“Saya menghargai permintaan maaf terbuka yang disampaikan Dirut Pertamina karena mengakui kesalahan disertai komitmen untuk memperbaiki kinerja perseroan ke depan," tambahnya.

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan KKKS ini tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Agung. Dugaan ini mencakup praktik blending bahan bakar dengan kualitas yang lebih rendah dari yang seharusnya dijual ke masyarakat. Praktik tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam penyimpangan ini.

Proses penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan bagaimana mekanisme yang digunakan untuk memanipulasi pengadaan BBM tersebut. Masyarakat berharap agar kasus ini bisa segera diselesaikan dengan adil dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

Keterlibatan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Diharapkan setelah proses hukum berjalan, Pertamina bisa melanjutkan operasionalnya dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan.

Komitmen Pertamina untuk menjaga kualitas bahan bakar minyak yang dijual tetap terjaga dan sesuai dengan standar pemerintah merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperbaiki reputasinya setelah kasus dugaan korupsi tersebut. Simon Mantiri memastikan bahwa Pertamina akan terus melakukan uji sampel BBM di berbagai SPBU di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitasnya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pertamina juga berjanji untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan BBM dan minyak mentah agar tidak ada lagi penyimpangan yang bisa merugikan negara dan konsumen. Hal ini menjadi bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang mereka ambil. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa kembali merasa aman dan percaya terhadap produk yang dijual oleh Pertamina.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik pada Senin (3/3) lalu. Di kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan bahwa Pertamina siap membenahi diri dan melakukan uji kualitas di SPBU seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, hasil itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan atau pun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara," kata Simon, Senin lalu.

Apa yang menjadi penyebab keresahan masyarakat terhadap Pertamina?

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina memicu kekhawatiran masyarakat tentang kualitas BBM yang dijual, terutama Pertamax.

Bagaimana langkah yang diambil oleh Pertamina setelah dugaan korupsi terungkap?

Pertamina melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas BBM sesuai standar dan meminta maaf kepada publik atas kejadian tersebut.

Apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR tentang permohonan maaf Pertamina?

Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Dirut Pertamina yang meminta maaf dan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.