Diduga Langgar Etik, Mahkamah Konstitusi Berhentikan Sementara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra

1/8

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra (tengah) dan Wakil Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai (kiri) memberi isyarat saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah penangguhannya oleh Mahkamah Konstitusi di Government House, Bangkok pada 1 Juli 2025. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Hari ini Selasa 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Mahkamah Konstitusi Thailand membuka penyelidikan atas perilakunya dalam pertikaian diplomatik dengan Kamboja. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Dalam putusannya, tujuh dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memilih untuk menangguhkan sementara tugas-tugas resmi Paetongtarn Shinawatra selama proses penyelidikan berlangsung. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik setelah bocornya rekaman percakapan telepon Paetongtarn Shinawatra dengan seorang tokoh senior Kamboja. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Bocoran percakapan telepon Paetongtarn Shinawatra dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, beredar di tengah konflik diplomatik menyusul insiden perbatasan pada 28 Mei 2025 lalu. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Paetongtarn Shinawatra juga menghadapi penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) yang mendalami kemungkinan pelanggaran etik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

1/8

Jika terbukti bersalah, temuan NACC bisa mengarah pada pemberhentian permanen Paetongtarn Shinawatra dari jabatan perdana Menteri Thailand. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)