SKB 3 Menteri Libur dan Cuti Bersama 2026, Simak Aturan Cuti ASN dan Kebijakan untuk Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 melalui Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani pada 19 September 2025. Tiga menteri yang terlibat adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. SKB ini mengatur pembagian hari libur nasional dan cuti bersama bagi instansi pemerintah maupun swasta sepanjang tahun 2026.

Dalam SKB yang bernomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 itu, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama bagi ASN akan mengurangi hak cuti tahunan, sementara bagi lembaga swasta, kebijakannya diserahkan kepada pimpinan masing-masing. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 H, Idulfitri 1447 H, dan Iduladha 1447 H akan ditentukan melalui keputusan tersendiri oleh Kementerian Agama. “Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi salah satu kutipan resmi dalam SKB tersebut.

SKB Tiga Menteri ini menjadi acuan nasional dalam penyusunan jadwal kerja dan libur bagi seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta. Ditegaskan dalam dokumen tersebut bahwa sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan, perbankan, hingga perhubungan wajib mengatur penugasan pegawai agar layanan tetap berjalan selama masa libur nasional dan cuti bersama.

Selain menetapkan daftar hari libur dan cuti bersama, SKB juga mengatur ketentuan teknis pelaksanaannya. 

“Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi dokumen resmi tersebut. 

Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berdampak pada jadwal kerja, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik maupun swasta.

Tahun 2026 akan menjadi tahun dengan kalender kerja yang cukup seimbang karena pemerintah menetapkan total 17 hari libur nasional. Penetapan ini mencakup hari-hari besar keagamaan, hari nasional, dan peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa untuk hari besar keagamaan Islam, seperti Idulfitri, Iduladha, dan 1 Ramadan, tanggal pastinya akan mengikuti keputusan Kementerian Agama.

Tujuan penetapan ini bukan hanya memberi waktu istirahat, tetapi juga menjaga harmoni antarumat beragama dan memperkuat semangat kebangsaan. Dengan pembagian waktu libur yang jelas, diharapkan masyarakat dapat merencanakan kegiatan produktif maupun waktu berkumpul bersama keluarga dengan lebih baik. Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam SKB 3 Menteri:

• 1 Januari (Kamis) – Tahun Baru 2026 Masehi
• 16 Januari (Jumat) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
• 17 Februari (Selasa) – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
• 19 Maret (Kamis) – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
• 21–22 Maret (Sabtu–Minggu) – Idulfitri 1447 Hijriah
• 3 April (Jumat) – Wafat Yesus Kristus
• 5 April (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
• 1 Mei (Jumat) – Hari Buruh Internasional
• 14 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus
• 27 Mei (Rabu) – Iduladha 1447 Hijriah
• 31 Mei (Minggu) – Hari Raya Waisak 2570 BE
• 1 Juni (Senin) – Hari Lahir Pancasila
• 16 Juni (Selasa) – 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 H
• 17 Agustus (Senin) – Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
• 25 Agustus (Selasa) – Maulid Nabi Muhammad SAW
• 25 Desember (Jumat) – Kelahiran Yesus Kristus (Hari Raya Natal)

Total: 17 Hari Libur Nasional

Penetapan tanggal keagamaan Islam akan disesuaikan dengan keputusan resmi Menteri Agama.

Selain 17 hari libur nasional, pemerintah juga menetapkan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2026. Penetapan cuti bersama ini bertujuan memberikan waktu istirahat tambahan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan, berkumpul bersama keluarga, atau melaksanakan kegiatan keagamaan dengan lebih leluasa. Cuti bersama juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, khususnya di sektor pariwisata, transportasi, dan konsumsi rumah tangga.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa cuti bersama ini tidak bersifat tambahan libur murni, karena bagi ASN dan sebagian pekerja swasta, pelaksanaannya tetap mengurangi hak cuti tahunan. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap instansi diharapkan dapat mengatur waktu kerja dan cuti pegawainya secara seimbang. Berikut daftar lengkap Hari Cuti Bersama Tahun 2026 yang diatur dalam SKB 3 Menteri:

• 16 Februari (Senin) – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
• 18 Maret (Rabu) – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
• 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, Selasa) – Idulfitri 1447 Hijriah
• 15 Mei (Jumat) – Kenaikan Yesus Kristus
• 28 Mei (Kamis) – Iduladha 1447 Hijriah
• 24 Desember (Kamis) – Kelahiran Yesus Kristus (Natal)

Total: 8 Hari Cuti Bersama

SKB 3 Menteri Tahun 2025 juga mengatur teknis pelaksanaan libur dan cuti bersama di sektor pelayanan publik dan swasta. Unit kerja yang berfungsi melayani masyarakat secara langsung tetap wajib beroperasi, seperti rumah sakit, kepolisian, perbankan, hingga transportasi. Penugasan bagi pegawai diatur dengan sistem bergilir untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

Bagi Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan cuti bersama mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi lembaga atau instansi swasta, pelaksanaannya diatur berdasarkan kebijakan pimpinan masing-masing. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja, pelayanan publik, dan kesejahteraan pegawai.

1. Berapa jumlah hari libur nasional tahun 2026?

Sebanyak 17 hari libur nasional ditetapkan dalam SKB 3 Menteri Tahun 2025.

2. Berapa jumlah hari cuti bersama tahun 2026?

Pemerintah menetapkan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun 2026.

3. Siapa saja menteri yang menandatangani SKB 3 Menteri 2026?

Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

4. Apakah cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan ASN dan pegawai swasta?

Ya, cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Apakah layanan publik tetap buka saat libur nasional?

Ya, layanan publik seperti rumah sakit dan transportasi tetap beroperasi dengan sistem penugasan khusus.

Sumber:

https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2025-09/SKB%20Libur%20Nasional%20dan%20Cuti%20Bersama%20Tahun%202026.pdf

https://setneg.go.id/baca/index/inilah_skb_3_menteri_libur_nasional_dan_cuti_bersama_2026