Polemik Kurikulum Merdeka Belajar yang Diinisiasi Nadiem Makarim, Inovasi atau Beban Baru Pendidikan Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Sejak diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka Belajar telah menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan Indonesia. Program yang diharapkan mampu mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kualitas pendidikan ini justru menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Beberapa pihak memandangnya sebagai terobosan penting, namun tidak sedikit yang menganggap program ini terlalu ambisius dan kurang relevan di berbagai daerah.

Kurikulum Merdeka Belajar awalnya diperkenalkan sebagai respons terhadap tantangan pandemi Covid-19. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lokal. Namun, penerapan kurikulum baru ini mengundang polemik, terutama terkait kesiapan guru, infrastruktur pendidikan, dan ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di masa kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mu'ti, kebijakan ini kembali menjadi perhatian. Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, mengingat banyaknya masukan dan keluhan yang diterima terkait kebijakan tersebut.

Kurikulum Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Nadiem Makarim sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Program ini bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan yang selama ini terlalu kaku, dengan memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengeksplorasi materi sesuai minat dan bakat masing-masing.

Nadiem menegaskan bahwa kurikulum ini merupakan tindak lanjut dari kurikulum darurat yang diterapkan selama pandemi Covid-19, namun dengan struktur yang lebih fleksibel.

Menurut Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator keberhasilannya adalah adanya peningkatan partisipasi siswa, efektivitas pembelajaran, serta berkurangnya ketertinggalan siswa dalam pencapaian kompetensi dasar.

Nadiem juga menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur dan penerapan teknologi dalam pendidikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kurikulum ini.

Selama pandemi, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang seperti subsidi kuota internet, bantuan operasional pendidikan, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar.

Nadiem menyebutkan bahwa bantuan ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran jarak jauh dan memberikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan mulia, Kurikulum Merdeka Belajar tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan, termasuk guru dan orang tua siswa, merasa kurikulum ini tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah.

Di beberapa wilayah, terutama pedesaan, masih ditemukan sekolah yang kekurangan guru serta sarana prasarana yang memadai. Abdul Mu'ti mengakui bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengumumkan akan melakukan kajian ulang terhadap Kurikulum Merdeka Belajar. Menurutnya, penerapan kurikulum baru ini masih menimbulkan polemik di masyarakat, terutama terkait perubahan sistem pembelajaran yang cukup drastis.

Mu'ti menekankan bahwa kajian ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, pakar, serta masyarakat pengguna layanan pendidikan.

Salah satu perubahan signifikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar adalah penghapusan sistem penjurusan di tingkat SMA dan penghapusan Ujian Nasional. Dengan kurikulum ini, siswa tidak lagi terkotak-kotak dalam jurusan IPA atau IPS, melainkan dapat memilih mata pelajaran sesuai minat mereka.

Nadiem menjelaskan bahwa perubahan ini mengadopsi model pendidikan di negara-negara maju, di mana siswa memiliki kebebasan lebih dalam menentukan mata pelajaran yang mereka minati.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Beberapa sekolah di kota besar telah siap mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik, namun di daerah terpencil, masalah kekurangan guru dan sarana prasarana masih menjadi hambatan.

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengkajian ulang akan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar kebijakan ini tidak memberatkan sekolah di daerah.