Peta Dunia Terbaru Dirilis PBB, Upaya Mengubah Cara Pandang Global terhadap Skala Benua

Liputan6.com, Jakarta - Peta dunia terbaru dirilis PBB pada Jumat, 4 September 2026. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini resmi mengadopsi resolusi bersejarah untuk mendorong penggunaan peta dunia baru yang merefleksikan ukuran asli benua secara proporsional. Resolusi bertajuk "Correct the Map" ini diinisiasi oleh negara-negara Afrika melalui Uni Afrika guna mengoreksi distorsi visual yang selama ini mengecilkan wilayah Benua Afrika.

Langkah global ini menandai babak baru dalam dunia kartografi internasional setelah berabad-abad lamanya masyarakat dunia mengandalkan proyeksi peta konvensional. Perubahan ini diharapkan mampu mengubah persepsi kolektif dunia internasional terhadap realitas ukuran, potensi ekonomi, serta arti penting wilayah-wilayah di belahan bumi selatan.

Apa yang berubah dari peta dunia terbaru dirilis PBB ini? Simak pembahasan selengkapnya berikut ini, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/9/2026).

Proyeksi peta yang paling banyak digunakan di dunia hingga saat ini adalah peta Mercator, yang dirancang oleh kartografer asal Flandria bernama Gerardus Mercator pada tahun 1569. Peta ini diciptakan murni untuk memecahkan masalah praktis navigasi maritim para pelaut agar mereka dapat memetakan arah garis lurus kompas dengan konsisten. Namun, upaya mempertahankan keakuratan arah dan sudut tersebut harus dibayar mahal dengan distorsi ukuran luas daratan.

Akibat metode proyeksi silinder tersebut, daratan yang terletak semakin jauh dari garis khatulistiwa akan tampak jauh lebih besar dari ukuran aslinya. Sebagai contoh kontras, Pulau Greenland seringkali digambarkan memiliki ukuran yang hampir setara dengan Benua Afrika di atas peta Mercator. Padahal secara geografis yang sebenarnya, Benua Afrika memiliki luas sekitar 14 kali lipat lebih besar daripada Greenland.

Dominasi visual ini secara turun-temurun tidak hanya sekadar masalah teknis gambar, tetapi juga membentuk persepsi keliru di ranah pendidikan, media, hingga literasi global. Wilayah-wilayah di belahan bumi utara seperti Amerika Utara dan Eropa terlihat mendominasi secara visual. Sebaliknya, wilayah khatulistiwa dan selatan mengalami "minimalisasi simbolik" yang secara tidak langsung mereduksi persepsi publik terhadap skala ekonomi, populasi, serta arti penting wilayah tersebut.

Kampanye masif untuk mengubah standar peta dunia ini dimotori oleh negara Togo atas nama Uni Afrika sebagai bentuk reparasi kenangan dan keadilan kognitif. Menteri Luar Negeri Togo, Robert Dussey, menegaskan bahwa peta yang adil tidak akan mengubah geografi dunia, melainkan mengubah cara pandang umat manusia dalam melihat dunia. Upaya diplomatik panjang ini akhirnya berbuah manis ketika Sidang Umum PBB melakukan voting dengan hasil telak 164 suara mendukung resolusi tersebut.

Meskipun Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi ini dengan alasan proyeksi tersebut bagian dari proyek ideologis, gelombang dukungan justru mengalir deras dari berbagai negara besar lainnya. Prancis secara resmi mengumumkan keputusan untuk meninggalkan proyeksi Mercator pada peta nasional mereka demi beralih ke representasi yang lebih akurat. Dukungan luas ini mencerminkan kesadaran kolektif global bahwa narasi visual yang objektif sangat esensial untuk menghapus bias stereotip barat.

Resolusi PBB ini secara khusus merekomendasikan penggunaan proyeksi Equal Earth yang dirilis pada tahun 2018 oleh tim kartografer internasional. Proyeksi Equal Earth mampu menyajikan luas permukaan relatif antar-benua secara proporsional tanpa distorsi ekstrem di wilayah kutub. Dengan peta baru ini, benua-benua seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan digambarkan dalam skala riil yang jauh lebih adil dan akurat.

Adopsi peta dunia terbaru ini tentu menghadapi tantangan tersendiri agar dapat tetap relevan di tengah masifnya penggunaan teknologi digital modern. Sebagian besar platform navigasi digital dan peta interaktif global saat ini masih mengandalkan sistem turunan proyeksi Mercator karena kemudahan komputasinya. Oleh karena itu, agenda lanjutan yang diinisiasi PBB bersama UNESCO dan Uni Afrika mencakup dialog langsung dengan raksasa teknologi seperti pengembang aplikasi peta digital untuk mulai mengadopsi standar proyeksi yang lebih berimbang.

Selain tantangan teknologi, beberapa negara anggota sempat menyuarakan kekhawatiran terkait potensi sengketa teritorial akibat perubahan visual bentuk perbatasan di peta baru. Uni Eropa dan Ukraina mengingatkan perlunya jaminan bahwa perubahan proyeksi ini murni menyangkut ukuran relatif daratan dan sama sekali tidak mengubah status kedaulatan atau batas internasional yang diakui hukum internasional. Pemerintah Togo bersama lembaga internasional berkomitmen menyusun panduan teknis implementasi agar transisi peta ini berjalan lancar tanpa memicu ambiguitas geopolitik baru.

Kendati resolusi PBB ini bersifat non-mengikat dan tidak serta-merta menghapus peta lama dari perpustakaan dunia, dampaknya diyakini sangat masif dalam jangka panjang. Kurikulum pendidikan di berbagai sekolah dunia, materi literasi geografi, hingga standar visual lembaga internasional secara bertahap mulai diperbarui. Perubahan ini memastikan bahwa generasi masa depan mendapatkan informasi spasial yang jujur, objektif, dan bebas dari bias historis kolonial.

Pertanyaan Peta Dunia Terbaru Dirilis PBB

Q: Apa latar belakang utama di balik dirilisnya resolusi peta dunia terbaru oleh PBB?

A: Resolusi ini diinisiasi oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika untuk memperbaiki distorsi visual pada peta tradisional Mercator yang selama ini mengecilkan ukuran Benua Afrika secara tidak proporsional.

Q: Apa perbedaan utama antara proyeksi peta Mercator dan proyeksi Equal Earth?

A: Peta Mercator memperbesar wilayah yang jauh dari khatulistiwa (seperti Greenland dan Eropa) sehingga mengecilkan wilayah tropis, sedangkan proyeksi Equal Earth dirilis pada 2018 untuk menyajikan luas permukaan relatif seluruh benua secara akurat dan proporsional.

Q: Apakah resolusi PBB ini bersifat wajib bagi semua negara anggota?

A: Resolusi ini bersifat non-mengikat secara hukum, sehingga negara-negara maupun institusi tidak dipaksa untuk langsung melarang peta lama, namun sangat dianjurkan menggunakannya untuk memperbaiki akurasi pendidikan dan teknologi.

Q: Bagaimana sikap negara-negara besar terhadap resolusi peta baru PBB ini?

A: Sebanyak 164 negara anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi ini, termasuk Prancis yang langsung mendeklarasikan peralihan peta nasionalnya, sementara Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak.