Pemakzulan Wapres Sara Duterte: Senat Filipina Pegang Kunci

Liputan6.com, Jakarta Filipina memanas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina baru saja menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte pada 5 Februari 2025.

Keputusan kontroversial ini diambil setelah voting di parlemen, mengakibatkan situasi politik di Filipina semakin tegang.

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, ulasan lengkap mengenai pemakzulan wakil presiden Filipina, Sara Duterte.

Mosi pemakzulan ini didasari sejumlah tuduhan serius, termasuk penyalahgunaan dana publik dan bahkan dugaan keterlibatan dalam perencanaan pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Tuduhan korupsi terkait pengelolaan anggaran dan pengadaan barang juga mengemuka, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun DPR telah memberikan persetujuan, perjalanan pemakzulan Sara Duterte masih jauh dari selesai.

Nasib politik Sara Duterte kini berada di tangan Senat Filipina. Untuk memberhentikan Wakil Presiden dari jabatannya, dibutuhkan dukungan setidaknya dua pertiga dari 24 senator. Hingga saat ini, sidang pemakzulan belum dijadwalkan, meninggalkan ketidakpastian yang menyelimuti politik Filipina.

Peristiwa ini terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Sara Duterte dan Presiden Marcos. Keduanya, yang dulunya berkoalisi, kini terlibat dalam pertarungan politik yang sengit. Presiden Marcos sendiri telah menyatakan bahwa pemakzulan terhadap Sara Duterte tidak akan menguntungkan rakyat Filipina, menunjukkan adanya perpecahan di tingkat kepemimpinan tertinggi negara.

Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa mosi pemakzulan ini merupakan puncak dari konflik internal yang telah lama berlangsung. Selain tuduhan korupsi, kritik terhadap kinerja pemerintahan Sara Duterte, khususnya dalam memimpin Kementerian Pendidikan, juga menjadi pemicu. Pembelanjaan anggaran kementerian yang menjadi sorotan, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan akuntabilitas.

Sara Zimmerman Duterte-Carpio, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, lahir di Davao City pada 31 Mei 1978. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina sejak 2022, ia telah malang melintang di dunia politik sebagai Walikota Davao City selama hampir 12 tahun (2010-2022). Ia juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Marcos Jr.

Pendidikannya yang mumpuni, dengan gelar Sarjana Hukum dari San Sebastian College-Recoletos de Cebu dan kelulusan ujian advokat pada 2003, menunjukkan latar belakangnya yang kuat. Sebagai Ketua Partai Lakas-CMD, ia dikenal sebagai politisi konservatif. Kehidupan pribadinya juga menarik perhatian publik, dengan suaminya, Manases Carpio, dan tiga orang anak.

Mosi pemakzulan ini mencerminkan dinamika politik Filipina yang kompleks. Persaingan antarelite politik dan upaya menjatuhkan lawan politik melalui proses hukum menjadi pemandangan yang umum. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa rapuhnya koalisi politik dan bagaimana perbedaan pendapat dapat berujung pada konflik terbuka.

Langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah politik Filipina. Bagaimana Senat akan memutuskan, dan bagaimana reaksi publik terhadap keputusan tersebut, akan menjadi faktor kunci dalam menentukan stabilitas politik negara di masa mendatang. Proses pemakzulan ini akan dipantau secara ketat oleh masyarakat internasional, yang menaruh perhatian besar pada perkembangan demokrasi di Filipina.