Soal Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Begini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Spekulasi ini semakin ramai setelah ia tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pertanyaan wartawan terkait isu tersebut.

Di tengah beredarnya rumor, Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan, termasuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada beberapa hal yang menarik perhatian, termasuk penundaan laporan APBN yang seharusnya dirilis sebelumnya.

Seperti apa fakta sebenarnya mengenai isu ini? Bagaimana kondisi APBN hingga Februari 2025? Berikut rangkuman informasinya oleh Liputan6, Jumat (14/3).

Isu pengunduran diri Sri Mulyani mulai beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan media. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, baik dari Sri Mulyani sendiri maupun dari Istana Kepresidenan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa beberapa informasi yang beredar mengenai pengunduran diri Sri Mulyani tergolong hoaks, namun spekulasi tetap berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan APBN.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Sri Mulyani melaporkan kondisi keuangan negara, yang disusul dengan acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan. Fakta ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, ia masih menjalankan perannya secara aktif di kabinet.

Ketika ditanya langsung oleh wartawan mengenai isu pengunduran dirinya, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya tersenyum misterius dan memberikan respons singkat yang tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut.

Dalam pertemuan dengan media setelah bertemu Presiden, ia hanya mengatakan bahwa ia melaporkan perkembangan APBN, tanpa memberikan komentar lebih lanjut mengenai spekulasi yang beredar. Setelah memberikan jawaban singkat tersebut, Sri Mulyani langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut.

Sikapnya yang memilih untuk tidak memberikan tanggapan detail menimbulkan lebih banyak pertanyaan di masyarakat. Hingga kini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Sri Mulyani atau pihak pemerintah terkait isu ini.

"Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain," kata Sri Mulyani singkat dimuat Liputan6 News, sebelum bergegas menuju kendaraannya tanpa menjawab pertanyaan lainnya. Sikap misterius ini semakin memperkuat spekulasi yang beredar di masyarakat dan membuat publik semakin bertanya-tanya.

Selain isu pengunduran dirinya, publik juga menyoroti keputusan Sri Mulyani yang menunda pengumuman laporan APBN KiTa untuk Januari-Februari 2025. Biasanya, laporan ini disampaikan secara berkala, namun kali ini ada keterlambatan yang menjadi sorotan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena data APBN masih belum stabil dan perlu waktu lebih untuk memastikan informasi yang lebih akurat sebelum diumumkan kepada publik. Menurutnya, laporan yang disampaikan harus memiliki dasar yang kuat agar tidak terjadi salah interpretasi.

"Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani.

Dalam konferensi pers terbaru, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari 2025.

Defisit ini masih berada dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN 2025, yang mematok defisit maksimal sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp 616,2 triliun. Pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun, dengan rincian:

• Rp 211,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat, termasuk kementerian/lembaga dan non-K/L
• Rp 136,6 triliun untuk transfer ke daerah, yang telah mencapai 14,9% dari total target tahun ini

Meskipun ada defisit, realisasi belanja dan pendapatan negara masih dalam koridor yang dirancang pemerintah.

Pendapatan negara dalam dua bulan pertama 2025 menunjukkan kinerja yang bervariasi. Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi angka pendapatan dan belanja negara, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut sebelum disampaikan ke publik.

Transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang cepat, di mana hingga akhir Februari sudah mencapai Rp 136,6 triliun dari target total Rp 919 triliun. Sementara itu, efisiensi dan pengelolaan anggaran menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Sri Mulyani menekankan bahwa laporan APBN KiTa ditunda untuk memastikan transparansi dan stabilitas data, guna mencegah salah tafsir dari masyarakat atau pelaku pasar. Hal ini dilakukan agar angka-angka yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi secara akurat.

"Ini semua Kita pertimbangkan untuk kita menunggu data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi," kata Sri Mulyani.

1. Apakah benar Sri Mulyani akan mundur sebagai Menteri Keuangan?

Belum ada konfirmasi resmi mengenai pengunduran diri Sri Mulyani, meskipun isu tersebut telah beredar luas di media sosial.

2. Mengapa Sri Mulyani tidak memberikan jawaban soal isu pengunduran dirinya?

Saat ditanya wartawan, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman misterius dan tidak mengonfirmasi maupun membantah kabar tersebut.

3. Mengapa laporan APBN Januari-Februari 2025 ditunda?

Sri Mulyani menyatakan bahwa laporan APBN KiTa ditunda karena data masih belum stabil dan perlu validasi lebih lanjut.

4. Berapa defisit APBN hingga Februari 2025?

Defisit APBN hingga Februari 2025 mencapai Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari PDB, masih dalam batas yang ditetapkan pemerintah.

5. Bagaimana kondisi pendapatan negara di awal 2025?

Pendapatan negara terus tumbuh, dengan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 136,6 triliun, atau 14,9% dari target tahunan.