Refleksi Hari Demokrasi Internasional, Ini Tantangan Demokrasi Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Tantangan Demokrasi Sekarang kembali jadi sorotan bersamaan dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh setiap 15 September. Momentum tahunan yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menjadi ajang refleksi atas kondisi demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di tingkat global, isu disinformasi, kemunduran kebebasan sipil, hingga rendahnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik masih jadi pekerjaan rumah bersama. Di Indonesia, tantangan itu terasa nyata lewat maraknya hoaks pemilu, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga kesenjangan literasi digital di berbagai daerah.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut memberi gambaran soal arah demokrasi Tanah Air lewat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Berikut ini Liputan6.com merangkum dari berbagai sumber, sejarah singkat Hari Demokrasi Internasional, tema global tahun ini, potret demokrasi Indonesia dan tantangan yang dihadapi.

Hari Demokrasi Internasional adalah peringatan tahunan yang jatuh setiap 15 September, ditetapkan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia sekaligus mempromosikan dan memperkuat prinsip-prinsipnya, sebagaimana dijelaskan dalam laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), un.org.

Momentum ini lahir dari Deklarasi Universal tentang Demokrasi yang diadopsi Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Sepuluh tahun kemudian, Majelis Umum PBB resmi menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional lewat resolusi tahun 2007. Peringatan pertamanya digelar pada 2008, diikuti ratusan parlemen anggota IPU di berbagai negara.

Bagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, momentum ini relevan untuk menakar sejauh mana partisipasi warga, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintahan berjalan sesuai cita-cita demokrasi itu sendiri.

Setiap tahun, IPU mengusung tema berbeda untuk mengarahkan diskusi global soal demokrasi. Untuk peringatan 2026, IPU mengangkat tema "Bring Human Rights into Focus", yang menegaskan keterkaitan erat antara sistem demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia di setiap negara anggota.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam pernyataannya menandai Hari Demokrasi Internasional 2026, menekankan pentingnya menyatukan suara dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperkaya proses pengambilan keputusan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan tangguh. United Nations Democracy Fund bersama UN Office for Partnerships turut menggelar acara di Markas Besar PBB pada 15 September, mengangkat pentingnya demokrasi deliberatif yang melibatkan lebih banyak suara warga dalam pengambilan keputusan.

Sorotan global ini menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem pemilihan, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif warga negara, transparansi lembaga publik, dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

Di dalam negeri, Tantangan Demokrasi Sekarang paling banyak disorot datang dari ruang digital. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara resmi menyebut sejumlah ancaman baru yang perlu diwaspadai menjelang tahapan Pemilu 2029 mendatang. Berikut beberapa tantangan utamanya:

• Disinformasi dan hoaks pemilu — informasi palsu yang menyerang penyelenggara maupun peserta pemilu berpotensi menggoyahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
• Penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dan deepfake — Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perkembangan AI menjadi tantangan baru karena mampu menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari kenyataan.
• Ujaran kebencian di media sosial — narasi provokatif berisiko memicu polarisasi dan konflik horizontal antarkelompok masyarakat.
• Kesenjangan literasi digital antardaerah — rendahnya kemampuan memverifikasi informasi menjadi pintu masuk utama penyebaran hoaks di sejumlah wilayah.

Untuk merespons tantangan tersebut, Bawaslu melakukan transformasi kelembagaan lewat pemanfaatan teknologi, seperti sistem Siwaslu, SIPS, dan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu berbasis data untuk memantau pelanggaran secara real-time. Bawaslu juga menggandeng mahasiswa lewat program Bawaslu Campus Connect sebagai agen literasi digital sekaligus pengawas partisipatif menjelang Pemilu 2029.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 pada akhir Juni 2026. Hasilnya, nilai IDI 2025 tercatat sebesar 78,19, dengan kualitas demokrasi Indonesia berada pada kategori sedang.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan bahwa IDI disusun melalui kolaborasi lintas sektor dan berhasil dipublikasikan lebih cepat untuk mendukung evaluasi pembangunan nasional maupun regional. Langkah ini turut diapresiasi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus.

BPS menyebut peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai faktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat menerima penghargaan langsung dari BPS sebagai salah satu dari 5 besar provinsi dengan capaian IDI terbaik secara nasional.

Menjawab Tantangan Demokrasi Sekarang bukan hanya tugas pemerintah dan penyelenggara pemilu, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Beberapa langkah berikut bisa jadi acuan:

• Tingkatkan literasi digital — biasakan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, terutama menjelang tahapan pemilu.
• Manfaatkan kanal resmi — cek informasi kepemiluan langsung dari situs resmi KPU dan Bawaslu, bukan dari sumber tak jelas asal-usulnya.
• Laporkan konten hoaks — gunakan fitur pelaporan di platform media sosial saat menemukan disinformasi terkait pemilu.
• Dukung ruang dialog lintas generasi — program seperti Bawaslu Campus Connect membuka ruang kolaborasi riset dan edukasi demokrasi bagi generasi muda.
• Aktif dalam pengambilan keputusan publik — sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif yang digaungkan PBB, partisipasi warga dalam diskusi kebijakan turut memperkuat kualitas demokrasi.

Peringatan Hari Demokrasi Internasional setiap 15 September menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan capaian final, melainkan proses yang terus perlu dijaga bersama mulai dari kebijakan pemerintah hingga kebiasaan kecil warga dalam menyaring informasi sehari-hari.

1. Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati?

Setiap 15 September, sesuai resolusi Majelis Umum PBB tahun 2007.

2. Siapa yang menetapkan Hari Demokrasi Internasional?

PBB, merujuk pada Deklarasi Universal tentang Demokrasi yang diadopsi IPU pada 1997.

3. Apa tema Hari Demokrasi Internasional 2026?

"Bring Human Rights into Focus", tema yang diusung IPU untuk menyoroti keterkaitan demokrasi dan hak asasi manusia.

4. Berapa skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025?

78,19, masuk kategori kualitas demokrasi sedang, menurut data resmi BPS.

5. Apa tantangan demokrasi sekarang yang paling disorot di Indonesia?

Disinformasi, hoaks pemilu, dan penyalahgunaan AI, sesuai sorotan resmi Bawaslu.