Pengakuan Kedaulatan RI: Kilas Balik Perjuangan Diplomasi di Konferensi Meja Bundar

Liputan6.com, Jakarta - Pengakuan kedaulatan RI menjadi babak penutup dari perjuangan diplomasi panjang bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Momen bersejarah ini tidak lepas dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag, Belanda, sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949.

KMB mempertemukan delegasi Republik Indonesia, delegasi Kerajaan Belanda, dan perwakilan negara-negara federal bentukan Belanda yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Rangkaian perundingan ini tercatat sebagai salah satu tonggak penting dalam Ensiklopedia Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Pengakuan kedaulatan RI adalah proses diakuinya kemerdekaan dan status Indonesia sebagai negara berdaulat penuh oleh Kerajaan Belanda, yang secara resmi terjadi pada 27 Desember 1949 melalui upacara serah terima kekuasaan di Amsterdam dan Jakarta. Proses ini merupakan hasil akhir dari rangkaian perundingan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung lebih dari dua bulan di Belanda.

Peringatan Konferensi Meja Bundar setiap tahun mengingatkan kembali bagaimana jalur diplomasi mampu mengubah nasib sebuah bangsa yang baru merdeka. Berikut Liputan6.com merangkum pengakuan kedaulatan RI, Jumat (21/8/2026).

Konferensi Meja Bundar, atau dalam bahasa Belanda disebut De Ronde Tafel Conferentie (RTC), adalah perundingan tiga pihak yang digelar di Kastil Ridderzaal, Den Haag, mulai 23 Agustus 1949. Perundingan ini melibatkan delegasi Republik Indonesia, delegasi BFO yang mewakili negara-negara bagian federal bentukan Belanda, serta delegasi Kerajaan Belanda.

Tujuan utama KMB adalah menuntaskan konflik bersenjata dan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Menurut catatan Ensiklopedia Sejarah Indonesia yang dikelola Kementerian Kebudayaan RI, perundingan ini disepakati setelah Belanda menyadari bahwa jalur militer semata tidak akan menyelesaikan persoalan kedaulatan Indonesia.

Perundingan KMB akhirnya disahkan pada 2 November 1949. Hasil kesepakatan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir Desember tahun yang sama.

Perjalanan menuju pengakuan kedaulatan RI tidak berlangsung singkat. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya menghidupkan kembali kekuasaan kolonialnya yang sempat terhenti akibat pendudukan Jepang.

Sejumlah upaya diplomasi sempat ditempuh sebelum KMB, di antaranya Perjanjian Linggarjati pada 1947 dan Perjanjian Renville pada 1948. Namun, kedua perjanjian tersebut diikuti oleh Agresi Militer Belanda I dan II yang justru memperkeruh hubungan kedua negara.

Setelah Agresi Militer Belanda II, situasi berubah lewat penandatanganan Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Kesepakatan ini membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, sekaligus menjadi pijakan awal menuju perundingan yang lebih besar di Den Haag.

Sebelum berangkat ke KMB, pemerintah RI turut menggelar Konferensi Inter-Indonesia bersama BFO untuk menyamakan sikap. Pertemuan ini berlangsung dua kali, yakni pada 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli-3 Agustus 1949 di Jakarta, sebelum akhirnya delegasi gabungan Indonesia berangkat ke Belanda.

Siapa Saja Delegasi dalam Konferensi Meja Bundar?

KMB dihadiri oleh tiga delegasi utama dengan tokoh-tokoh penting di baliknya. Berikut rincian delegasi yang terlibat dalam perundingan bersejarah tersebut.

Mohammad Hatta memimpin delegasi RI dengan kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia kala itu. Pengalaman panjangnya dalam perjuangan diplomasi turut ia tuangkan dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi karya Mohammad Hatta, yang mencatat perjalanan diplomasi Indonesia hingga peristiwa pengakuan kedaulatan pada penghujung 1949.

KMB menghasilkan sejumlah kesepakatan besar yang menjadi dasar pengakuan kedaulatan RI. Berikut tiga dokumen utama yang disepakati dalam perundingan tersebut.

Salah satu poin krusial dalam hasil KMB adalah status Irian Barat yang tidak dimasukkan dalam pengakuan kedaulatan pada 1949. Wilayah ini direncanakan untuk dibahas kembali paling lambat satu tahun setelah pengakuan kedaulatan, tetapi penyelesaiannya baru tercapai belasan tahun kemudian.

Selain itu, KMB juga menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federal yang terdiri dari enam belas negara bagian, termasuk Republik Indonesia berbasis Yogyakarta sebagai salah satu komponennya. Susunan federal tersebut kelak hanya bertahan singkat dalam sejarah Indonesia.

Puncak dari seluruh rangkaian KMB adalah upacara pengakuan kedaulatan yang berlangsung pada 27 Desember 1949. Di Amsterdam, Belanda, Mohammad Hatta bersama sejumlah menteri RIS hadir mewakili Indonesia dalam upacara resmi tersebut.

Pada hari yang sama, upacara serupa turut digelar di Jakarta. H.V.K. Lovink mewakili pihak Belanda, sementara Sri Sultan Hamengku Buwono IX mewakili Republik Indonesia Serikat. Momen tersebut ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera Merah Putih di halaman istana.

Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Republik Indonesia Serikat mulai menjalankan pemerintahan dari Jakarta. Indonesia kemudian memperkuat posisinya sebagai negara berdaulat di dunia internasional.

Sembilan bulan kemudian, tepatnya pada September 1950, Indonesia resmi diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaan tersebut semakin menegaskan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Menariknya, terdapat perbedaan cara pandang antara Indonesia dan Belanda dalam memaknai peristiwa 27 Desember 1949. Pihak Belanda cenderung menyebutnya sebagai "penyerahan kedaulatan" atau soevereiniteitsoverdracht, seolah kedaulatan tersebut diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia.

Bagi Indonesia, peristiwa tersebut lebih tepat dimaknai sebagai pengakuan kedaulatan. Indonesia memandang bahwa kemerdekaan dan kedaulatan telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945, sedangkan peristiwa 27 Desember 1949 merupakan pengakuan atas keberadaan negara yang telah menyatakan kemerdekaannya.

Sejarawan Anhar Gonggong dalam buku Sejarah Nasional Indonesia: Revolusi dan Diplomasi menekankan bahwa KMB merupakan salah satu ujian penting bagi Indonesia dalam mempertahankan legitimasi kemerdekaannya di hadapan dunia internasional.

Perbedaan istilah tersebut bukan sekadar persoalan bahasa. Dua istilah itu mencerminkan perbedaan sudut pandang mengenai sejarah dan kedudukan hukum kemerdekaan Indonesia.

Dari Republik Indonesia Serikat Kembali ke NKRI

Bentuk negara federal RIS yang lahir dari KMB ternyata tidak bertahan lama. Berbagai negara bagian bentukan Belanda satu per satu memilih bergabung dengan Republik Indonesia karena dukungan rakyat terhadap bentuk negara kesatuan jauh lebih besar.

Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1950, ketika Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Indonesia kemudian kembali menggunakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Perubahan tersebut menegaskan bahwa bentuk federal hasil KMB hanya menjadi masa transisi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Negara kesatuan kembali menjadi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia.

Peringatan Konferensi Meja Bundar mengajarkan bahwa perjuangan diplomasi memiliki peran besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui perundingan dan diplomasi internasional.

Buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Buku I Kurun Waktu 1945-1950, yang disusun Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dan menjadi koleksi resmi Perpustakaan Kementerian Luar Negeri RI, mendokumentasikan bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Pengakuan kedaulatan RI pada akhir 1949 menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia. Momen tersebut juga menunjukkan bahwa kemerdekaan membutuhkan perjuangan panjang untuk memperoleh legitimasi internasional.

Dengan memahami rangkaian Konferensi Meja Bundar, generasi masa kini diharapkan dapat lebih menghargai perjuangan para diplomat dan pendiri bangsa. Pengakuan kedaulatan RI menjadi bukti bahwa diplomasi dapat menjadi instrumen penting dalam menentukan masa depan sebuah negara.

1. Kapan pengakuan kedaulatan RI resmi terjadi?

Pengakuan kedaulatan RI resmi terjadi pada 27 Desember 1949 melalui rangkaian upacara penyerahan dan pengakuan kedaulatan yang berlangsung di Belanda dan Indonesia.

2. Apa hasil utama Konferensi Meja Bundar?

KMB menghasilkan sejumlah kesepakatan utama, termasuk persetujuan mengenai pengakuan dan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, pembentukan Uni Indonesia-Belanda, serta kesepakatan mengenai persoalan keuangan dan ekonomi.

3. Mengapa Irian Barat tidak termasuk dalam pengakuan kedaulatan RI pada 1949?

Status Irian Barat tidak dimasukkan dalam penyelesaian akhir KMB dan direncanakan untuk dibahas kembali setelah pengakuan kedaulatan. Penyelesaian mengenai wilayah tersebut baru tercapai bertahun-tahun kemudian.