Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Oktober 2025, Simak Daftar Daerah dan Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah daerah kembali menghadirkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang belum sempat melunasi kewajiban pajaknya. Melalui program ini, pemilik kendaraan diberi kesempatan memperbarui status administrasi tanpa beban denda maupun sanksi.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga keringanan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk tertib administrasi. Langkah tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem keuangan daerah agar lebih stabil dan transparan.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Oktober 2025 menunjukkan komitmen pemerintah, dalam memberikan solusi nyata bagi permasalahan tunggakan pajak yang menumpuk. Program ini juga dirancang untuk memperbarui data kendaraan di setiap wilayah, sehingga proses registrasi menjadi lebih akurat.

Selain memberikan manfaat administratif, pemutihan pajak kendaraan bermotor turut membuka kesempatan bagi masyarakat, untuk menata ulang kepemilikan kendaraan agar lebih legal dan tertib. Setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap perbaikan jalan, peningkatan fasilitas publik, hingga penataan lalu lintas yang lebih aman. 

Berikut ulasan lebih lengkap yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (8/10/2025). 

Pemerintah daerah di berbagai provinsi kembali menggulirkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan mereka. Program ini menjadi langkah strategis untuk membantu pemilik kendaraan yang sempat menunggak atau memiliki denda agar dapat menertibkan kembali dokumen kepemilikannya tanpa harus menanggung beban finansial berlebih.

Di bawah ini merupakan rangkuman lengkap provinsi-provinsi yang menerapkan kebijakan pemutihan sepanjang Oktober hingga akhir tahun 2025, lengkap beserta jenis keringanan yang ditawarkan.

1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

Pemerintah Aceh memberikan kesempatan luas bagi masyarakatnya untuk menikmati bebas pajak progresif sekaligus penghapusan seluruh denda maupun tunggakan kendaraan hingga akhir tahun 2025. Program ini dirancang agar masyarakat yang sempat menunda pembayaran pajak dapat memperbarui kewajiban tanpa rasa khawatir terhadap akumulasi sanksi. Selain memberikan efek positif pada tingkat kepatuhan pajak, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi.

2. Banten (Berlaku Hingga 31 Oktober 2025)

Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang cukup agresif dalam memberikan insentif pajak tahun ini. Melalui kebijakan pemutihan, masyarakat dibebaskan dari pokok serta sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), asalkan mereka melunasi kewajiban pajak tahun berjalan. Tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapus secara otomatis setelah pelunasan dilakukan. Program ini memberikan kesempatan bagi para pemilik kendaraan untuk kembali memiliki status pajak aktif tanpa tekanan administrasi yang memberatkan.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (Berlaku Hingga 31 Oktober 2025)

Pemerintah DIY turut serta dalam memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan melalui program bebas denda PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya. Skema ini diharapkan dapat membantu warga Yogyakarta yang sempat mengalami keterlambatan membayar pajak akibat faktor ekonomi. Dengan mengikuti program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak berjalan dan secara otomatis terbebas dari seluruh denda administratif.

4. Kalimantan Barat (Hingga 20 Desember 2025)

Provinsi Kalimantan Barat memberikan potongan pokok pajak kendaraan, termasuk penghapusan pajak progresif serta gratis biaya BBNKB. Program ini menyasar baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang masih terdaftar di wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah setempat menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu, sekaligus mengajak pemilik kendaraan lama untuk melakukan perpanjangan tanpa terbebani denda.

Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Selatan berlaku sepanjang tahun 2025, memberikan berbagai bentuk keringanan signifikan. Pemerintah daerah menawarkan diskon besar untuk PKB dan BBNKB, serta penghapusan seluruh tunggakan dan denda. Pemilik kendaraan hanya diwajibkan melunasi pajak tahun berjalan. Langkah ini menjadi strategi efektif untuk mendorong masyarakat menata ulang kewajiban administrasi kendaraan tanpa hambatan finansial yang berlebihan.

6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

Pemerintah Provinsi Lampung menawarkan bebas denda, tunggakan, pajak progresif, dan biaya balik nama untuk kendaraan bekas. Bahkan, bagi masyarakat yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah, pemerintah memberikan pembebasan denda tambahan. Skema ini menjadi momentum tepat bagi pemilik kendaraan di Lampung untuk menertibkan data kendaraan sekaligus mendapatkan keringanan pajak dalam periode yang terbatas ini.

7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)

Warga Papua Barat juga mendapatkan kesempatan untuk menikmati penghapusan sanksi administratif, pengurangan pokok pajak kendaraan, serta keringanan BBNKB. Program ini tidak hanya ditujukan untuk pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga bagi mereka yang mengoperasikan kendaraan komersial kecil. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan tingkat kepemilikan kendaraan yang sah secara hukum, serta memperbaiki akurasi data pajak di wilayah tersebut.

8. Riau (Berlaku Hingga 15 Desember 2025)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menghadirkan program pemutihan yang cukup luas, meliputi penghapusan denda dan tunggakan pajak lama, serta diskon khusus bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk. Tak hanya itu, wajib pajak yang taat dan rutin melakukan pembayaran tepat waktu juga akan memperoleh potongan tambahan sebagai bentuk apresiasi. Kebijakan ini bertujuan membangun budaya tertib administrasi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kontribusi pajak daerah.

9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turut berpartisipasi dalam program nasional ini dengan memberikan pembebasan sanksi administrasi PKB hingga 100%, disertai pengurangan pokok pajak, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas biaya BBNKB II. Skema keringanan ini sangat membantu masyarakat di daerah kepulauan, terutama mereka yang sebelumnya terkendala akses ke kantor Samsat. Program ini juga mendukung digitalisasi pelayanan pajak di wilayah maritim agar lebih cepat dan mudah dijangkau.

10. Sulawesi Tenggara (Berlaku Hingga April 2026)

Berbeda dari provinsi lainnya, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan khusus untuk tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026, terutama ditujukan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Inisiatif ini diambil untuk meringankan beban masyarakat muda yang masih berstatus pendidikan, sehingga mereka tetap bisa mengurus administrasi kendaraan tanpa tekanan biaya tambahan.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 menjadi kesempatan besar bagi masyarakat, untuk melunasi kewajiban pajak tanpa harus terbebani denda keterlambatan ataupun sanksi administratif. Pemerintah daerah di berbagai provinsi meluncurkan kebijakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, sekaligus upaya memperkuat kesadaran pentingnya membayar pajak tepat waktu. Melalui program ini, setiap pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, dapat mengurus kewajiban mereka dengan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan biasanya.

Tujuan utama dari program ini bukan hanya memberikan keringanan finansial, melainkan juga mendorong tertib administrasi kendaraan di seluruh wilayah Indonesia. Banyak kendaraan yang belum diperpanjang masa pajaknya selama bertahun-tahun akibat kendala ekonomi, kelalaian administrasi, ataupun pemilik yang pindah domisili. Program pemutihan pajak hadir sebagai solusi untuk menata ulang data kendaraan, memperbarui informasi kepemilikan, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan mereka tanpa takut dikenakan denda besar.

Oleh sebab itu, mengikuti program ini bukan sekadar bentuk kepatuhan, tetapi juga langkah mendukung ketertiban publik.

Syarat Umum Mengikuti Pemutihan Pajak Kendaraan 2025

Sebelum mendatangi kantor Samsat, pemilik kendaraan perlu menyiapkan sejumlah dokumen administratif yang menjadi bukti sah kepemilikan dan identitas diri. Dokumen utama yang harus disiapkan antara lain:

• STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara resmi di kepolisian.
• BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli serta salinan. Bukti kepemilikan ini diperlukan untuk memastikan keabsahan kendaraan dan mencocokkan identitas pemilik.
• KTP asli dan fotokopi. Data pada KTP harus sesuai dengan nama yang tertera di STNK agar proses validasi tidak mengalami kendala.
• Bukti pembayaran pajak terakhir (jika tersedia). Hal ini membantu petugas memverifikasi tunggakan dan menghitung total pajak yang harus dibayarkan.
• Formulir pendaftaran program pemutihan. Formulir ini bisa diperoleh langsung di kantor Samsat atau melalui sistem daring (jika disediakan oleh daerah masing-masing).

Bagi kendaraan yang sudah mencapai usia pajak lima tahunan, pemilik juga diwajibkan menjalani pemeriksaan fisik kendaraan. Prosedur ini bertujuan memastikan nomor rangka dan mesin sesuai data di sistem Samsat.

• Datangi kantor Samsat terdekat. Pemilik kendaraan sebaiknya datang sesuai domisili kendaraan agar proses validasi berjalan cepat dan tidak perlu melakukan mutasi.
• Bawa seluruh berkas yang dibutuhkan. Pastikan setiap dokumen asli disertai fotokopi agar tidak terjadi penundaan saat proses pemeriksaan administrasi.
• Isi formulir pendaftaran pemutihan. Setelah mendapat formulir, isi setiap kolom secara lengkap dan jelas, lalu serahkan ke loket pendaftaran.
• Sampaikan maksud ke petugas. Beritahukan bahwa Anda ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan agar diarahkan ke jalur pelayanan khusus.
• Tunggu proses verifikasi. Petugas Samsat akan memeriksa dokumen, mencocokkan identitas, dan menghitung jumlah pajak pokok yang harus dibayar setelah keringanan diterapkan.
• Lakukan pembayaran pajak pokok. Setelah verifikasi selesai, pemilik kendaraan hanya perlu membayar nilai pajak pokok tanpa denda keterlambatan atau sanksi tambahan.
• Terima bukti pelunasan resmi. Simpan struk pembayaran dan dokumen yang diberikan petugas sebagai bukti sah bahwa pajak kendaraan sudah dilunasi melalui program pemutihan.

Manfaat Mengikuti Program Pemutihan Pajak 2025

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya terbantu dari sisi finansial, tetapi juga memperoleh banyak keuntungan administratif. Salah satu manfaat paling nyata ialah penghapusan denda keterlambatan yang bisa mencapai puluhan persen dari total pajak. Selain itu, banyak daerah yang juga menawarkan pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), potongan pajak progresif, bahkan diskon untuk wajib pajak yang rutin membayar tepat waktu.

Program ini juga menjadi kesempatan baik bagi pemilik kendaraan bekas atau baru pindah domisili untuk memperbarui data kepemilikan tanpa perlu membayar denda. Dengan mengikuti program ini, pemilik kendaraan dapat memastikan legalitas administrasi mereka tetap terjaga dan kendaraan dapat digunakan tanpa risiko terkena tilang akibat pajak mati.

Apa itu program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah daerah untuk menghapus denda administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Provinsi mana saja yang menyelenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Oktober 2025?

Pada Oktober 2025, provinsi seperti Banten, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Utara, dan Jawa Timur masih atau akan menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Apa saja syarat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan?

Syarat umum meliputi asli dan fotokopi STNK, KTP sesuai nama di STNK, serta asli dan fotokopi BPKB. Dokumen tambahan mungkin diminta sesuai kebijakan daerah.

Mengapa penting untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

Program ini penting untuk meringankan beban finansial dengan menghapus denda, menjaga legalitas kendaraan, dan menghindari sanksi hukum di masa depan.

Sampai kapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di beberapa provinsi?

Beberapa provinsi seperti Banten, Yogyakarta, dan Lampung berlaku hingga 31 Oktober 2025, sementara lainnya seperti Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2025.