Menguak Sejarah Hari Lahir Pancasila: Fondasi Abadi Bangsa Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momen penting yang menandai lahirnya dasar negara kita. Memahami sejarah hari lahir Pancasila adalah krusial untuk menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Artikel ini akan mengulas secara mendalam sejarah hari lahir Pancasila, dari gagasan awal hingga penetapannya sebagai ideologi bangsa. Mari kita telusuri bersama sejarah hari lahir Pancasila yang membentuk identitas kebangsaan kita.

Pancasila bukan sekadar kumpulan kata, melainkan pilar utama yang menopang keberagaman dan persatuan Indonesia. Penelusuran sejarah hari lahir Pancasila membawa kita kembali ke masa-masa perjuangan kemerdekaan, di mana para pendiri bangsa merumuskan landasan filosofis bagi negara yang akan didirikan. Dengan memahami proses perumusan ini, kita dapat lebih menghayati makna dan relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut ini telah Liputan6 susun pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah terbentuknya Pancasila, mulai dari usulan-usulan awal para tokoh, pembentukan panitia-panitia penting, hingga penetapan finalnya. 

Secara etimologi, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "panca" yang berarti 'lima', dan "sila" yang berarti 'dasar' atau 'prinsip'. Istilah ini pertama kali diprakarsai oleh Soekarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk memberikan nama pada lima prinsip dasar negara.

Penamaan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Penggunaan istilah Sansekerta ini menunjukkan kedalaman filosofis dan budaya yang ingin diintegrasikan dalam fondasi negara yang baru merdeka. Pemilihan kata "Pancasila" juga mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam masyarakat Nusantara.

Konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila telah dirancang sejak hari pertama Sidang BPUPKI yang pertama. Beberapa tokoh penting menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara Indonesia merdeka, menunjukkan kekayaan pemikiran para pendiri bangsa.

Usulan Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengemukakan lima sila sebagai dasar negara. Usulan ini mencakup aspek-aspek fundamental yang dianggap penting untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Lima sila yang diusulkan oleh Mohammad Yamin meliputi Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Gagasan Mohammad Yamin ini menjadi salah satu pondasi awal dalam perdebatan mengenai bentuk dan isi dasar negara. Usulannya menyoroti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sebagai bagian integral dari identitas bangsa yang baru.

Usulan Soepomo (31 Mei 1945)

Pada hari ketiga Sidang BPUPKI pertama, tepatnya 31 Mei 1945, Soepomo juga menyampaikan lima dasar negara. Usulan Soepomo lebih menekankan pada aspek persatuan dan keadilan sosial. Lima dasar negara yang diusulkan Soepomo adalah Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat.

Pemikiran Soepomo ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam perumusan dasar negara. Penekanannya pada kekeluargaan dan musyawarah menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Usulan Soekarno (1 Juni 1945)

Keesokan harinya, pada hari keempat sidang, Soekarno mengajukan usulannya mengenai lima dasar negara. Usulan ini kemudian diberi nama Pancasila oleh Soekarno sendiri. Lima dasar negara yang diusulkan Soekarno terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno juga mengemukakan bahwa jika Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui secara keseluruhan, sila-sila tersebut dapat disingkat menjadi Trisila (sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan). Apabila Trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong-royong. Gagasan ini menunjukkan fleksibilitas dan visi Soekarno dalam mencari titik temu bagi seluruh elemen bangsa.

Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah beberapa panitia untuk merumuskan dasar negara secara lebih mendalam. Proses ini menunjukkan upaya kolektif para pendiri bangsa dalam mencapai konsensus.

Panitia Delapan

Sebuah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang dibentuk untuk menampung dan mengidentifikasi usulan-usulan dari anggota BPUPKI. Anggota panitia ini meliputi Soekarno, Moh Hatta, Sutarjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Mohammad Yamin, dan A. A. Maramis. Tugas utama panitia ini adalah menyaring berbagai pandangan yang ada.

Berdasarkan usulan yang diterima, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara golongan Islam yang menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, dan golongan nasionalis yang menginginkan negara tidak didasarkan pada hukum agama tertentu. Perbedaan ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesepakatan nasional.

Panitia Sembilan

Untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut, dibentuklah panitia kecil baru yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Panitia ini beranggotakan sembilan orang yang berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yaitu Soekarno, Moh Hatta, Mohammad Yamin, A. A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, dan Agus Salim. Keberagaman anggota panitia ini penting untuk mencapai kompromi.

Dalam sidang Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama "Piagam Jakarta". Kesepakatan ini menjadi jembatan antara dua golongan yang berbeda pandangan, menunjukkan semangat persatuan di atas segalanya.

Piagam Jakarta menjadi dokumen krusial yang merumuskan dasar negara, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam Sidang BPUPKI Kedua.

Isi Piagam Jakarta

Piagam Jakarta kemudian tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan rumusan sebagai berikut:

• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
• Kemanusiaan yang adil dan beradab;
• Persatuan Indonesia;
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan ini mencerminkan kompromi yang telah dicapai oleh Panitia Sembilan, mencoba mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Indonesia.

Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Dalam Sidang BPUPKI Kedua yang berlangsung dari 10 Juli hingga 16 Juli 1945, disepakati bahwa dasar negara yang akan digunakan adalah Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Selain itu, sidang ini juga menyepakati bentuk pemerintahan republik, wilayah negara, dan pembentukan tiga panitia kecil (perancang UUD, ekonomi dan keuangan, serta pembela tanah air). Keputusan-keputusan ini semakin mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Tahap akhir perumusan Pancasila terjadi pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), di mana terjadi perubahan penting yang menegaskan semangat persatuan bangsa.

Pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perubahan penting pada sila pertama Pancasila. Frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapuskan, dan sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki keberagaman suku dan agama, serta dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan tiga keputusan penting lainnya, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta memutuskan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) hingga terbentuknya MPR/DPR. Penetapan ini secara resmi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah, siap mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Pertanyaan Seputar Sejarah Hari Lahir Pancasila

1. Apa tujuan diperingatinya Hari Lahir Pancasila?

Peringatan Hari Lahir Pancasila bertujuan untuk mengenang proses lahirnya dasar negara Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme. Selain itu, peringatan ini juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengapa Pancasila dianggap penting bagi Indonesia?

Pancasila dianggap penting karena menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari hukum, pemerintahan, hingga hubungan sosial masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya.

3. Siapa tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila?

Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah Soekarno. Ia menyampaikan konsep tersebut dalam pidato di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau asas.