Makna Demokrasi: Definisi, Prinsip Pokok, dan Penerapannya di Indonesia Saat Ini

Liputan6.com, Jakarta - Makna demokrasi secara sederhana adalah sistem kekuasaan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk bersuara, memilih pemimpin, dan ikut menentukan arah kebijakan publik.

Melansir laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun 2026 mengusung pesan bahwa ketika setiap suara diperhitungkan, demokrasi akan memberi hasil nyata bagi masyarakat. Peringatan tahunan ini digagas Majelis Umum PBB sejak 2007 untuk mendorong partisipasi warga dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, baik dijalankan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih lewat pemilihan umum. Sistem ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif seluruh warga dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Di Indonesia, semangat itu sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berikut adalah makna demokrasi dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Senin (14/9/2026).

Kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, bukan oleh satu orang atau segelintir elite semata.

Dalam pengertian yang lebih luas, makna demokrasi tidak berhenti pada soal pemilihan umum semata. Demokrasi adalah cara hidup bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sekaligus sebagai penentu arah kebijakan lewat lembaga perwakilan yang mereka pilih sendiri. Prinsip ini sejalan dengan gagasan klasik bahwa pemerintahan yang ideal berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat.

Secara akademis, ilmuwan politik Robert A. Dahl dalam bukunya Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menjabarkan bahwa demokrasi yang ideal diukur lewat sejumlah kriteria, di antaranya partisipasi yang efektif dari warga, kesetaraan hak suara, pemahaman warga yang tercerahkan atas isu publik, kendali warga atas agenda politik, dan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Dahl, negara yang benar-benar memenuhi seluruh kriteria demokrasi ideal sangat jarang ditemukan; kebanyakan negara modern baru mencapai bentuk "poliarki", yakni sistem yang mendekati demokrasi lewat kompetisi politik yang bebas dan partisipasi publik yang luas.

Sejarah peringatan ini bermula pada 1997, ketika Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi global yang menghimpun parlemen negara-negara di dunia, mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi, pemisahan kekuasaan, pluralisme, dan penghormatan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan demokratis.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada 8 November 2007, Majelis Umum PBB resmi menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional melalui Resolusi 62/7. Penetapan ini turut didorong oleh Qatar, yang sebelumnya menjadi tuan rumah konferensi internasional keenam tentang demokrasi baru dan demokrasi yang dipulihkan di Doha pada 2006. Peringatan resmi pertama Hari Demokrasi Internasional dilaksanakan pada 2008, diikuti oleh puluhan parlemen negara anggota PBB.

Melansir laman United Nations di Indonesia, peringatan ini setiap tahun digunakan untuk menyoroti tantangan demokrasi yang terus berkembang, mulai dari disinformasi, pengawasan digital, hingga hambatan partisipasi politik yang masih dihadapi perempuan, masyarakat adat, dan generasi muda di berbagai negara.

Pada peringatan tahun ini, PBB mengangkat pesan utama bahwa sistem tata kelola yang baik mampu menciptakan peluang nyata bagi warga untuk memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, melalui dialog, kolaborasi, dan sikap saling memahami perbedaan pandangan.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan pentingnya mempertemukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperkaya proses pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan tangguh. Pada peringatan tahun ini, United Nations Democracy Fund (UNDEF) turut menggelar rangkaian acara khusus di Markas Besar PBB, New York, yang menyoroti bagaimana demokrasi deliberatif lewat forum warga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan publik.

Tahun ini juga menjadi momentum istimewa karena UNDEF genap berusia lebih dari 20 tahun mendukung penguatan masyarakat sipil, partisipasi inklusif, dan lembaga-lembaga yang menegakkan hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara dengan kondisi demokrasi yang masih rapuh.

Agar lebih mudah dipahami, berikut rangkuman prinsip-prinsip pokok yang menjadi fondasi setiap sistem demokrasi di dunia.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi maupun gagasan lewat media apa pun tanpa memandang batas negara. Prinsip inilah yang menjadi salah satu pilar utama kenapa kebebasan pers selalu dikaitkan erat dengan sehat tidaknya sebuah negara demokrasi.

Bagi Indonesia, makna demokrasi tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa seluruh kekuasaan negara pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Indonesia menganut model yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Model ini menekankan proses musyawarah untuk mufakat sebagai cara mengambil keputusan bersama, bukan semata-mata keputusan mayoritas lewat pemungutan suara.

Melansir laman resmi MPR RI, Dosen Fisip Universitas Indonesia Cecep Hidayat dalam sebuah forum diskusi Badan Pengkajian MPR menyampaikan bahwa Demokrasi Pancasila tidak hanya soal pemungutan suara, tetapi juga soal musyawarah yang rasional dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Ia turut mengingatkan bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini dinilai masih terlalu menitikberatkan aspek prosedural, sementara nilai substansial seperti keadilan sosial dan etika politik perlu terus diperkuat.

Dari sisi capaian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 berada pada angka 79,61, yang masuk dalam kategori sedang. Angka ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sudah berjalan, namun masih memiliki ruang perbaikan, terutama pada aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi.

Semangat demokrasi hari ini menghadapi tantangan baru yang tidak dijumpai generasi sebelumnya, terutama akibat perkembangan teknologi digital. Melansir laman resmi PBB di Indonesia, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pernah mengingatkan bahwa ruang sipil di berbagai negara kian menyempit, sebuah kondisi yang perlu diwaspadai bersama.

Ancaman disinformasi, polarisasi opini di media sosial, hingga pengawasan digital yang berlebihan menjadi tantangan nyata yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Di sisi lain, teknologi yang sama juga membuka peluang baru bagi partisipasi warga, misalnya lewat platform pengaduan publik daring, keterbukaan data pemerintah, dan ruang diskusi digital yang lebih luas bagi generasi muda.

Karena itu, menjaga makna demokrasi tetap relevan di era digital menuntut kesadaran kolektif, baik dari pemerintah, media, maupun masyarakat sipil, untuk memastikan ruang digital tetap menjadi sarana partisipasi yang sehat, bukan wadah penyebaran kebencian atau kebohongan.

Memaknai demokrasi tidak harus menunggu momen pemilihan umum lima tahunan. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan setiap warga untuk turut menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam keseharian.

Beberapa di antaranya adalah aktif menggunakan hak pilih setiap kali ada pemilihan umum, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di ruang publik maupun digital, menghormati perbedaan pandangan politik, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan lewat kanal-kanal partisipasi resmi yang tersedia, seperti forum musyawarah desa hingga layanan pengaduan pemerintah.

Peringatan Hari Demokrasi Internasional setiap 15 September menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sekali jadi lalu berjalan dengan sendirinya. Demokrasi adalah proses yang harus terus dirawat bersama, oleh pemerintah, lembaga negara, media, hingga setiap individu warga negara.

1. Apa makna demokrasi secara sederhana?

Makna demokrasi secara sederhana adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, baik dijalankan langsung maupun lewat wakil terpilih, dengan menjunjung kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

2. Sejak kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati?

Majelis Umum PBB menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional lewat Resolusi 62/7 pada 8 November 2007, dan peringatan resmi pertamanya digelar pada 2008.

3. Apa tema Hari Demokrasi Internasional 2026?

Melansir laman resmi PBB, tema Hari Demokrasi Internasional 2026 adalah "ketika setiap suara diperhitungkan, demokrasi memberi hasil nyata", yang menyoroti pentingnya dialog dan partisipasi inklusif.