Perbedaan Penentuan Hilal NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Perbedaan penentuan hilal NU dan Muhammadiyah kerap menjadi perhatian setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri. Anda mungkin sering melihat adanya perbedaan awal puasa atau hari raya di Indonesia yang dipengaruhi oleh metode yang digunakan masing-masing organisasi. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam.

Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan akidah, melainkan lebih pada pendekatan dan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dengan memahami dasar perhitungannya, Anda bisa melihat bahwa masing-masing memiliki landasan ilmiah dan fikih yang kuat.

Muhammadiyah kini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT untuk menentukan awal bulan Hijriah. Metode ini menggantikan pendekatan sebelumnya, yaitu wujudul hilal, dengan tujuan menyatukan kalender Islam secara global.

Dalam Buku Saku Memahami Kalender Hijriah Global Tunggal disebutkan bahwa prinsip utama di sini adalah satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya, ketika awal bulan sudah ditetapkan di satu wilayah berdasarkan kriteria tertentu, maka seluruh dunia mengikuti tanggal yang sama tanpa pembagian zona.

KHGT memiliki lima prinsip utama, yaitu penerimaan hisab, transfer imkanu rukyat, kesatuan matlak, keseragaman hari dan tanggal global, serta pengakuan terhadap Garis Tanggal Internasional. Dari prinsip tersebut, kemudian diturunkan parameter teknis yang terukur.

Salah satu konsep penting adalah imkanu rukyat, yaitu kondisi ketika hilal secara teoritis memungkinkan untuk terlihat. Jika kriteria ini terpenuhi di satu wilayah, maka hasilnya berlaku secara global, yang dikenal sebagai transfer imkanu rukyat.

Secara teknis, awal bulan ditetapkan jika sebelum pukul 24.00 GMT di suatu tempat di bumi hilal memiliki elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian minimal 5 derajat saat matahari terbenam.

Sebagai contoh, untuk Ramadan 1447 H, parameter tersebut terpenuhi di Alaska pada 17 Februari 2026. Meskipun di Indonesia hilal belum memenuhi kriteria, Muhammadiyah tetap menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 karena pendekatan global yang digunakan.

Bagi Muhammadiyah, perbedaan ini adalah persoalan teknis, bukan perbedaan prinsip keimanan.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bersama pemerintah menggunakan metode rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal setelah terjadinya ijtimak.

Dalam metode ini, keberadaan hilal secara astronomis belum cukup. Hilal harus benar-benar terlihat atau memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan.

NU menggunakan kriteria hisab hakiki imkan rukyat sebagai acuan. Dalam buku Ilmu Falak: Teori dan Praktik tulisan Susiknan Azhari disebutkan bahwa hilal dinyatakan memenuhi syarat jika memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, yang dikenal dengan kriteria 3-6,4.

Kriteria tersebut sejalan dengan standar MABIMS dan telah ditetapkan secara resmi melalui keputusan internal NU. Pengamatan dilakukan pada hari ke-29 bulan berjalan menjelang matahari terbenam.

Para perukyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan mengamati ufuk barat. Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria, maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan baru.

Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan awal bulan baru dimulai keesokan harinya.

Hasil rukyat dari berbagai daerah kemudian dibahas dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bersama ulama dan ahli terkait. Forum ini menjadi penentu resmi awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia.

Landasan metode ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya melihat hilal sebagai dasar memulai puasa dan mengakhiri bulan Ramadan.

Meskipun secara perhitungan astronomi hilal diperkirakan sudah muncul, apabila tidak berhasil terlihat secara langsung, maka bulan Sya’ban tetap disempurnakan menjadi 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hilal secara teori belum cukup untuk dijadikan dasar penetapan awal bulan.

Pendekatan tersebut menegaskan kuatnya komitmen NU terhadap prinsip rukyatul hilal bil fi’li, yaitu pengamatan hilal secara nyata dan langsung sebagai acuan utama dalam menentukan masuknya bulan Hijriah.

NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. NU menggunakan pendekatan hisab hakiki imkan rukyat dengan kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sesuai standar MABIMS.

Sementara itu, Muhammadiyah memakai metode hisab hakiki wujudul hilal, yang menetapkan awal bulan ketika hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, meskipun hanya sekitar 0,1 derajat.

Perbedaan pendekatan ini kerap menimbulkan anggapan benar dan salah di tengah masyarakat, padahal keduanya memiliki dasar keilmuan yang kuat. Karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memahami posisi masing-masing dan saling menghormati hasil ijtihad yang ada. Wallahu a’lam.

Kemungkinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merayakan Idulfitri secara bersamaan tetap terbuka, meskipun keduanya menggunakan metode penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda.

Dalam praktiknya, kesamaan hari Lebaran bisa terjadi ketika hasil perhitungan hisab Muhammadiyah (baik wujudul hilal maupun KHGT) secara kebetulan selaras dengan hasil rukyatul hilal yang digunakan NU dan pemerintah. Hal ini sudah beberapa kali terjadi di Indonesia dalam tahun-tahun tertentu.

Namun, secara metodologis, perbedaan tetap ada. NU menempatkan rukyatul hilal (observasi langsung) sebagai penentu utama, sedangkan Muhammadiyah bertumpu pada hisab (perhitungan astronomi). Selama kedua pendekatan ini dipertahankan sebagai prinsip dasar, potensi perbedaan awal Syawal akan tetap ada, terutama ketika posisi hilal berada di area “kritis” (dekat ufuk).

Sejumlah kajian dalam bidang Ilmu Falak menyebutkan bahwa upaya penyatuan kalender Islam sebenarnya terus dilakukan, baik di tingkat nasional maupun global.

Misalnya, konsep kriteria مشتركة seperti imkan rukyat MABIMS atau Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dari Muhammadiyah menjadi bentuk ijtihad ilmiah untuk mencari titik temu. Namun, penyatuan ini tidak hanya soal sains, tetapi juga menyangkut aspek fikih, otoritas keagamaan, dan penerimaan umat.

Menurut kajian dalam buku “Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi” oleh Susiknan Azhari (2007) serta “Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU” (edisi akademik berbagai seminar falak), perbedaan metode hisab dan rukyat adalah bentuk khilafiyah yang sah dalam Islam. Artinya, perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan dikelola dengan sikap toleransi.

Frequently Asked Question (FAQ)

Apakah NU dan Muhammadiyah bisa Lebaran di hari yang sama?

Ya, sangat mungkin. Kesamaan terjadi jika hasil hisab Muhammadiyah selaras dengan hasil rukyat yang digunakan NU dan pemerintah. Biasanya ini terjadi ketika posisi hilal sudah cukup tinggi dan mudah terlihat.

Kenapa NU dan Muhammadiyah sering berbeda dalam menentukan Lebaran?

Perbedaan terjadi karena metode yang digunakan tidak sama. NU mengandalkan rukyatul hilal (pengamatan langsung), sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan astronomi). Perbedaan ini wajar dalam kajian ilmu falak.

Apakah ada upaya untuk menyatukan penentuan Lebaran?

Ada, baik di tingkat nasional maupun global. Misalnya melalui kriteria imkan rukyat MABIMS atau konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Namun, penyatuan ini masih menghadapi perbedaan pendekatan fikih dan otoritas.

Bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi perbedaan ini?

Masyarakat sebaiknya saling menghormati dan tidak memperdebatkan secara berlebihan. Perbedaan ini merupakan hasil ijtihad yang memiliki dasar keilmuan, sehingga yang terpenting adalah menjaga persatuan.