Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan terus mempromosikan investasi di kawasan tersebut. Hal ini tetap dilakukan meskipun muncul kabar terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN yang mencuat ke publik.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Riyatno, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN) dalam upaya menarik minat investor. "Kami bekerja sama dengan otorita sana bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN," ujarnya sebagaimana yang dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, OIKN juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada efisiensi anggaran. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa program pembangunan tahap kedua (2025-2029) akan tetap berlangsung guna menyiapkan sarana dan prasarana menuju Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Investasi di Sektor Perhotelan dan Pendidikan Jadi Fokus Utama
Dalam upaya menarik investor, BKPM menargetkan beberapa sektor strategis untuk dikembangkan di IKN. Sektor perhotelan menjadi salah satu yang sudah mendapatkan minat dari investor, sementara sektor pendidikan masih dalam tahap pencarian mitra yang tepat.
Menurut Riyatno, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk menjajaki kerja sama dengan investor asing. "Pak Menteri telah bertemu juga dengan Kepala OIKN, Pak Basuki, dan Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura sebenarnya," ungkapnya.
Meski demikian, pihak BKPM belum mengungkap secara detail identitas investor yang disebut tertarik untuk berinvestasi di sektor pendidikan di IKN. Namun, komunikasi dan negosiasi terus dilakukan guna memastikan kelancaran proses investasi.
Koordinasi dengan Investor Asing
Selain mempromosikan investasi di dalam negeri, BKPM juga aktif mencari investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di IKN. Salah satu negara yang menjadi target utama adalah Singapura, mengingat hubungan ekonomi yang erat antara kedua negara serta pengalaman Singapura dalam pengembangan kota modern.
Pemerintah berharap kehadiran investor asing dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan di IKN, khususnya dalam tahap kedua pembangunan yang akan berlangsung mulai tahun 2025.
Polemik Anggaran
Di tengah upaya promosi investasi, muncul kabar bahwa anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 masih diblokir oleh pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pihaknya belum merealisasikan anggaran pembangunan IKN karena adanya efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun untuk tahun ini. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti pembangunan IKN akan terhenti sepenuhnya. BKPM dan OIKN tetap bekerja sama untuk mencari solusi alternatif, termasuk dengan menggandeng investor swasta untuk mendukung pendanaan proyek.
BKPM dan OIKN Tetap Optimistis
Terlepas dari isu pemblokiran anggaran, pemerintah tetap optimistis bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana. OIKN menegaskan bahwa target utama adalah memastikan Nusantara siap menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada tahun 2028.
Sementara itu, BKPM akan terus melakukan promosi investasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Koordinasi dengan investor potensial, termasuk dari Singapura, akan terus diperkuat guna memastikan kelancaran proyek ini.
Pemerintah berharap bahwa dengan adanya komitmen yang kuat dari BKPM dan OIKN, pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai rencana dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Pertanyaan dan Jawaban Seputar Isu Pemblokiran Anggaran dan Investasi di IKN
1. Apakah benar pembangunan IKN dihentikan karena anggarannya diblokir?
Tidak. OIKN menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Apa peran BKPM dalam pembangunan IKN?
BKPM bertugas untuk mempromosikan investasi di IKN, menarik investor dari berbagai sektor, dan memastikan aliran modal untuk mendukung pembangunan.
3. Sektor apa saja yang menjadi fokus investasi di IKN?
Saat ini, sektor yang menjadi prioritas adalah perhotelan dan pendidikan, dengan target menghadirkan fasilitas kelas dunia di IKN.