Mengenal SPPI: Program Komponen Cadangan dan Peluang Karir ASN

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus memperkuat pertahanan negaranya melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Sistem Pertahanan Partisipatif Indonesia (SPPI). Program ini merupakan bagian integral dari pendekatan Total Defense, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. SPPI bertujuan untuk membentuk Komponen Cadangan (Komcad) yang siap sedia mendukung Komponen Utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam menjaga kedaulatan negara.

Pembentukan Komcad diatur secara ketat oleh regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Regulasi ini memastikan bahwa setiap individu yang bergabung dalam Komcad memiliki landasan hukum yang kuat serta hak dan kewajiban yang jelas.

Program SPPI tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga menawarkan jalur karir yang menjanjikan bagi para lulusannya. Melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, peserta dipersiapkan untuk menjadi individu yang disiplin, berintegritas, dan memiliki semangat bela negara yang tinggi.

Lulusan SPPI bahkan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema PPPK, khususnya di Badan Gizi Nasional (BGN). Berikut Liputan6 memberikan penjelasan lengkapnya, Senin (22/12/2025).

SPPI adalah singkatan dari Sistem Pertahanan Partisipatif Indonesia, sebuah inisiatif penting dalam strategi pertahanan negara yang mengadopsi konsep Total Defense. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Pelatihan SPPI didukung penuh oleh lembaga-lembaga militer dan pendidikan terkemuka seperti TNI, Polri, dan Universitas Pertahanan RI.

Komponen Cadangan (Komcad) sendiri didefinisikan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan Komponen Utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran Komcad menjadi vital sebagai lapis kedua pertahanan, siap dikerahkan kapan pun negara membutuhkan. Pembinaan Komcad dilakukan oleh Kemhan dan Panglima TNI.

Kurikulum yang diterapkan sangat komprehensif, mencakup 280 jam pelajaran Pendidikan Dasar Militer dan 299 jam pelajaran pelatihan manajerial. Pelatihan dasar kemiliteran ini diselenggarakan oleh TNI untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan bela negara.

Setiap anggota Komponen Cadangan SPPI mengemban tugas dan tanggung jawab yang serupa dengan Komcad pada umumnya, yang meliputi kesiapsiagaan, loyalitas, dan semangat bela negara. Kewajiban ini diatur secara rinci dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi setiap individu yang bergabung.

Kewajiban utama seorang Komponen Cadangan meliputi:

• Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
• Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
• Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang.
• Mengikuti pelatihan penyegaran.
• Memenuhi panggilan mobilisasi.

Selain itu, anggota Komcad SPPI diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Mereka juga harus siap mengikuti pelatihan penyegaran secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan militer mereka. Panggilan mobilisasi, yaitu pengerahan dalam situasi darurat atau kebutuhan negara, wajib dipenuhi oleh setiap anggota Komcad.

Penentuan pangkat bagi anggota Komponen Cadangan SPPI didasarkan pada jenjang pendidikan atau ijazah yang digunakan saat pendaftaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 44 ayat 2. Ketentuan ini memastikan adanya struktur kepangkatan yang jelas dan adil dalam Komcad. Pangkat yang diberikan mencerminkan tingkat pendidikan dan potensi kepemimpinan calon anggota.

Rincian pangkat Komcad SPPI adalah sebagai berikut:

• Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Diploma III, Diploma IV, Sarjana Strata 1, Sarjana Strata 1 Profesi diberikan pangkat perwira Letnan Dua.
• Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat diberikan pangkat Bintara Sersan Dua.
• Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat diberikan pangkat Tamtama Prajurit Dua.

Selain pangkat, setiap anggota Komcad juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Hak-hak ini meliputi uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi saat mobilisasi, serta rawatan kesehatan yang memadai. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian juga diberikan, menunjukkan perhatian negara terhadap kesejahteraan anggota Komcad. Tidak ketinggalan, penghargaan juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Salah satu daya tarik utama dari program SPPI adalah peluang karir yang menjanjikan setelah kelulusan. Lulusan SPPI akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di Badan Gizi Nasional (BGN). Informasi ini dikonfirmasi melalui Instagram resmi Kemhan, serta keterangan dari kepala BGN, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan karir.

Besaran gaji yang diterima oleh lulusan SPPI sebagai PPPK akan bervariasi sesuai dengan golongan mereka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900

Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200

Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200

Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600.

Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900

Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100

Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800

Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400

Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.900

Bagi individu yang tertarik untuk bergabung dalam program SPPI dan menjadi bagian dari Komponen Cadangan, terdapat beberapa persyaratan ketat yang harus dipenuhi.

• Peserta wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun.
• Kualifikasi pendidikan minimal adalah lulusan D-4/S-1 atau S-2 dari semua jurusan, dengan ijazah yang diakui oleh Kemendiktisaintek atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan.
• Selain kualifikasi pendidikan, calon peserta tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan secara tidak hormat dari lembaga pemerintah maupun swasta.
• Kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi prasyarat mutlak, dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C, serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang.
• Peserta juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
• Terdapat juga ketentuan khusus bagi peserta wanita, yaitu tidak dalam kondisi hamil selama seleksi offline hingga satu tahun penempatan pertama.
• Bagi peserta yang sudah menikah, diperlukan persetujuan dari suami atau istri.
• Penting juga bahwa peserta tidak sedang terikat dengan ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi lain, dan bagi yang masih bekerja, wajib melampirkan surat izin serta bersedia mengakhiri ikatan kerja jika lolos seleksi.
• Proses pendaftaran seleksi SPPI Batch 3 2025 dilakukan secara online melalui laman resmi https://spp-indonesia.com/.
• Calon peserta diminta untuk mengisi data diri seperti Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, dan kata sandi yang berbeda dari password email.
• Setelah itu, peserta harus mengunggah pasfoto sesuai ketentuan, melakukan verifikasi "I'm not robot", dan mengikuti petunjuk pendaftaran selanjutnya.

1. Apa itu SPPI?

Jawaban: SPPI adalah Sistem Pertahanan Partisipatif Indonesia, program yang membentuk Komponen Cadangan untuk memperkuat pertahanan negara melalui pendekatan Total Defense.

2. Apa saja syarat untuk mendaftar SPPI?

Jawaban: Syarat meliputi WNI, usia maksimal 30 tahun, lulusan D4/S1/S2, sehat jasmani rohani, tidak memiliki catatan kriminal, dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

3. Apa keuntungan menjadi lulusan SPPI?

Jawaban: Lulusan SPPI memiliki kesempatan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK di Badan Gizi Nasional, serta mendapatkan tunjangan selama pelatihan dan mobilisasi.

4. Bagaimana jenjang pangkat Komcad SPPI ditentukan?

Jawaban: Pangkat ditentukan berdasarkan ijazah saat pendaftaran: D3/D4/S1/S1 Profesi menjadi Letnan Dua, SLTA menjadi Sersan Dua, dan SLTP menjadi Prajurit Dua.

5. Kapan pendidikan SPPI batch 3 dilaksanakan?

Jawaban: Pendidikan SPPI batch 3 dijadwalkan berlangsung dari 14 April hingga 12 Juli 2025.