Koruptor Bakal Disikat Habis, Prabowo: Kalau Maling Jangan Diajak Rukun

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di bawah pemerintahannya dan memerintahkan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang terus menggerogoti keuangan negara demi kepentingan pribadi, dengan menekankan bahwa korupsi harus diberantas tanpa kompromi agar Indonesia bisa maju lebih pesat. Prabowo sebelumnya telah memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk mengembalikan uang negara selama 100 hari pertama masa pemerintahannya, namun karena tidak ada perubahan signifikan, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lebih keras demi menegakkan hukum.

Dalam acara Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya selalu mengedepankan prinsip kerukunan dan kebaikan dalam menjalankan pemerintahan, tetapi untuk para koruptor, ia bersikap sebaliknya dengan mengambil tindakan tegas agar mereka jera dan tidak lagi merugikan negara. Prabowo menegaskan bahwa sudah terlalu lama rakyat Indonesia menjadi korban praktik korupsi dan masyarakat kini semakin sadar serta tidak bisa lagi dibohongi oleh para pelaku kejahatan keuangan yang merugikan negara.

Bahkan, dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa "maling" jangan diajak rukun. Lantas, bagaimana ketegasan Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia? Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Selasa (11/2).

Untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi, Prabowo telah menginstruksikan berbagai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu dalam menindak siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi, dengan langkah hukum yang tegas serta tanpa pandang bulu terhadap status atau jabatan pelaku. Instruksi ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari hukuman atau menyamarkan kejahatan mereka.

Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber utama kebocoran anggaran adalah korupsi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk penyelundupan, manipulasi anggaran, hingga judi daring yang berkontribusi pada melemahnya stabilitas ekonomi nasional. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan meningkatkan transparansi, ia yakin bahwa kebocoran yang terjadi dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan pemantauan keuangan negara untuk mencegah praktik korupsi sejak awal, serta mempercepat proses audit terhadap aliran dana yang dicurigai digunakan secara tidak wajar. Dengan demikian, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat penindakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya, apa boleh buat ya terpaksalah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan (ditindak tegas)," kata Prabowo, merujuk ANTARA.

Dalam pidatonya di berbagai kesempatan, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi bagi pejabat atau aparatur negara yang terbukti melakukan korupsi selama masa pemerintahannya, dan mereka yang tertangkap akan dikenakan sanksi hukum yang tegas serta tidak diberikan peluang untuk meloloskan diri dari jeratan hukum dengan berbagai cara. 

Sikap tegas ini didukung oleh kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan cara memperketat regulasi keuangan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat koordinasi antar lembaga pengawas dalam mengawal penggunaan dana publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo juga menegaskan bahwa masyarakat berperan penting dalam membantu pemerintah memberantas korupsi dengan cara aktif melaporkan dugaan tindak pidana yang mereka temui dan mengatakan bahwa "maling" tidak usah diajak rukun. Maling yang dimaksud adalah pencuri uang rakyat atau koruptor.

"Kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya hanya ingin mengajak kebaikan," tegasnya lagi.

Prabowo menggarisbawahi bahwa dukungan dari rakyat sangat penting dalam menegakkan kebijakan anti-korupsi, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat penyimpangan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan dalam menindak para koruptor akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dapat meningkat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran serta mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan sejak dini.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan sistem birokrasi untuk mengurangi celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik agar lebih efisien, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar yang selama ini masih menjadi permasalahan di berbagai instansi pemerintahan.

"Saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar saya merasa mendapat kekuatan hari ini dan hari-hari setiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya ke mana-mana. Saya merasakan rakyat itu menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," terangnya.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga mencegah terjadinya praktik tersebut di masa depan dengan berbagai langkah strategis yang meliputi peningkatan pengawasan, reformasi sistem keuangan negara, serta penguatan peran lembaga anti-korupsi dalam menjalankan tugas mereka secara independen dan tanpa intervensi politik.

Selain menindak tegas koruptor, Prabowo juga berencana untuk memperkuat kebijakan anti-korupsi dengan cara memperketat regulasi di sektor keuangan dan investasi guna mencegah penyalahgunaan anggaran serta memperbaiki sistem administrasi publik agar lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, dirinya menginginkan agar korupsi bisa hilang di Indonesia.

"Saya memberi peringatan bahwa korupsi harus berhenti di Republik Indonesia," tambahnya.

1. Apa yang dikatakan Prabowo tentang korupsi di Indonesia?

Prabowo menegaskan bahwa korupsi harus diberantas dan tidak boleh ada kompromi terhadap para pelakunya.

2. Mengapa Prabowo mengambil langkah tegas terhadap koruptor?

Karena korupsi telah merugikan negara dan rakyat, serta menghambat pembangunan nasional.

3. Bagaimana strategi Prabowo dalam memberantas korupsi?

Dengan menginstruksikan penegak hukum untuk bertindak tegas dan meningkatkan pengawasan serta transparansi.

4. Apa dampak korupsi terhadap masyarakat?

Korupsi mengakibatkan hilangnya anggaran untuk pembangunan dan menurunkan kesejahteraan rakyat.

5. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi?

Dengan melaporkan dugaan korupsi, mengawasi penggunaan anggaran, dan mendukung kebijakan anti-korupsi pemerintah.