Geruduk Monas, Honorer Non-Database Tuntut Kepastian Status dan Perlindungan Kerja

1/7

Massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). Tampak dalam foto, massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia saat menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap diskriminasi dalam seleksi CASN/PPPK 2024, ketiadaan aturan yang menjamin keberlanjutan status kerja, serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peralihan ke sistem outsourcing yang semakin meluas. Tampak dalam foto, massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia saat menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Para peserta aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PAN-RB, serta para kepala daerah untuk segera menerbitkan kebijakan afirmatif yang memberikan kepastian status, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer non-database di seluruh Indonesia. Tampak dalam foto, massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Mereka juga menuntut agar dapat diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana dijanjikan sebelumnya, meskipun tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tampak dalam foto, massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia saat menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Mereka juga meminta perlakuan yang setara dengan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Tampak dalam foto, massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia saat menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

1/7

Massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Indonesia saat menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)