Fakta-Fakta Ramainya Jembatan Suramadu Minta Ditutup atau Dirobohkan, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, kini menjadi sorotan publik bukan karena keindahannya, tetapi akibat meningkatnya kasus kriminal yang terjadi di sepanjang jembatan. Para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, merasa tidak aman saat melintas di jembatan terpanjang di Indonesia ini. Modus kejahatan yang semakin variatif, termasuk pencurian kendaraan hingga pembegalan menggunakan senar pancing, menimbulkan keresahan yang meluas.

Situasi ini pun memicu beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menuntut peningkatan keamanan, sementara yang lain mengusulkan tindakan lebih ekstrem seperti penutupan atau bahkan pembongkaran jembatan. Keberadaan Suramadu yang awalnya bertujuan meningkatkan konektivitas dan perekonomian, kini justru dinilai membawa dampak sosial yang merugikan.

Menanggapi keresahan ini, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa meskipun Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki wewenang langsung terhadap pengelolaan jembatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi terbaik. Berikut perkembangan lengkap mengenai polemik yang tengah terjadi.

Keamanan di Jembatan Suramadu menjadi isu utama yang dikeluhkan masyarakat. Laporan mengenai pencurian kendaraan bermotor dan pembegalan semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu modus yang mengkhawatirkan adalah penggunaan senar pancing yang dipasang di tengah jalan untuk menjatuhkan pengendara.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengungkapkan bahwa laporan mengenai aksi kriminal ini telah sampai ke pemerintah daerah. “Banyak orang yang menyampaikan kepada saya terkait berbagai macam permasalahan di jembatan Suramadu. Mulai dari curanmor hingga yang terbaru indikasi pembegalan dengan modus senar pancing,” ujar Armuji seperti yang dikutip dari merdeka.com.

Meningkatnya angka kriminalitas ini membuat warga khawatir akan keselamatan mereka saat melintas di jembatan. Beberapa pengemudi bahkan memilih untuk menghindari Suramadu pada malam hari demi mengurangi risiko menjadi korban kejahatan.

Respons masyarakat terhadap permasalahan di Jembatan Suramadu cukup beragam. Beberapa pihak menuntut peningkatan keamanan dengan penambahan petugas patroli dan penerapan sistem tol untuk mengontrol akses masuk. Namun, ada juga yang mengusulkan langkah lebih ekstrem, yakni penutupan bahkan pembongkaran jembatan.

“Banyak yang menilai, dengan adanya Suramadu, permasalahan baru mulai muncul. Sampai yang paling ekstrem, (masyarakat) meminta jembatan Suramadu dirobohkan,” kata Armuji. 

Seruan ini tentu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, jembatan ini telah menjadi infrastruktur vital yang mempercepat konektivitas antara Jawa dan Madura. Di sisi lain, jika tidak ada solusi terhadap masalah keamanan, keresahan masyarakat bisa semakin meningkat.

Meski desakan terhadap pemerintah daerah cukup kuat, Wakil Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa pengelolaan Jembatan Suramadu berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2018.

Karena keterbatasan kewenangan ini, koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan masalah yang ada. Armuji pun mengatakan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang agar segera ditemukan solusi terbaik.

Di tengah polemik yang terjadi, aspek teknis dari Jembatan Suramadu juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jawa Timur - Bali, jembatan ini dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun, dengan pemeliharaan rutin yang terus dilakukan.

Selain itu, desain jembatan juga sudah memperhitungkan faktor keselamatan, termasuk ketahanan terhadap gempa hingga 7 skala Richter dan ketinggian bentang tengah yang memungkinkan kapal besar melintas tanpa gangguan.

Untuk mengatasi permasalahan keamanan di Jembatan Suramadu, beberapa solusi tengah dipertimbangkan oleh pemerintah. Koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian PUPR menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Salah satu opsi yang muncul adalah meningkatkan jumlah personel keamanan yang berjaga di sepanjang jembatan, terutama pada malam hari. Selain itu, pemasangan sistem pemantauan CCTV yang lebih canggih juga diusulkan sebagai upaya mencegah tindak kriminal.

Armuji menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan terus disampaikan kepada pihak berwenang. “Saran dan usulan dari aspirasi warga akan kita teruskan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam ini Kementerian PUPR,” ujarnya.

1. Apa penyebab meningkatnya kriminalitas di Jembatan Suramadu?

Meningkatnya kriminalitas di Jembatan Suramadu diduga disebabkan oleh minimnya pengawasan dan patroli keamanan, terutama pada malam hari, serta modus kejahatan yang semakin beragam, termasuk pembegalan dengan senar pancing.

2. Apakah benar Jembatan Suramadu akan ditutup?

Belum ada keputusan resmi mengenai penutupan Jembatan Suramadu. Namun, beberapa masyarakat mengusulkan penutupan sebagai solusi mengatasi maraknya tindak kriminal.

3. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jembatan Suramadu?

Jembatan Suramadu berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, bukan Pemerintah Kota Surabaya.

4. Apa langkah yang akan diambil untuk meningkatkan keamanan di Suramadu?

Pemerintah daerah berencana meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang untuk menambah personel keamanan, memasang CCTV, dan meningkatkan patroli di jembatan.